HARUS BAGAIMANA MASYARAKAT DENGAN KORUPSI

(Belajar Dari Orang-Orang Romawi-Arnold Joseph Toynbee)

          Korupsi. Berbicara korupsi mungkin tak akan ada habis-habisnya, apalagi dengan situasi dan kondisi negara kita ini. mendengarkannya saja sudah seperti sebuah lagu yang wajib ada setiap stasiun TV, lumrah. Bisa jadi masyarakat sudah tak ambil pusing tentang korupsi “ ya, biar aja, mau korupsi yo udah yang penting kita tetap makan dan usaha sendiri aja, toh mereka mendapat imbalannya di akhirat nanti”. Demikian kebanyakan masyarakat awam memandangnya, tapi apa mungkin kita tetap membiarkan mereka menikmatinya tanpa usaha sedikitpun, dan mengharapkan semua di balas di akhirat..? mau kemana negara kita di bawa saat ini, dibawah mereka (koruptor)...?

Baca selengkapnya »

Etika Politik

Etika Politik

Bukan Hanya Moralitas Politikus

BANYAK pengamat politik berpandangan sinis: "Berbicara etika politik itu seperti berteriak di padang gurun." "Etika politik itu nonsens". Realitas politik adalah pertarungan kekuatan dan kepentingan. Politik dibangun bukan dari yang ideal, tidak tunduk kepada apa yang seharusnya. Dalam politik, kecenderungan umum adalah tujuan menghalalkan segala cara. Dalam konteks ini, bagai manaetika politik bias berbicara?

Urgensi etika politik
Kalau orang menuntut keadilan, berpihak pada korban, memberdayakan masyarakat melalui civil society, membangun demokrasi, bukanlah semua itu merupakan upaya mewujudkan etika politik? Dalam situasi kacau, bukankah etika politik menjadi makin relevan? Pertama, betapa kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya membutuhkan legitimasi.
Legitimasi tindakan ini mau tidak mau harus merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai hukum atau peraturan perundangan. Di sini letak celah di mana etika politik bisa berbicara dengan otoritas. Kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan  reaksi indignation (terusik dan protes terhadap ketidakadilan). Keberpihakan pada korban tidak akan mentolerir politik yang kasar. Jeritan korban adalah berita duka bagi etika politik. Ketiga, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan

Baca selengkapnya »

Islam Tradisional

Tugas Kuliah T.I.S 2008

BAB I

PENDAHULUAN

Latar belakang

Masyarakat Islam di Indonesia melalui pemimpinnya berpandangan bahwa negara (kekuasaan politik) amat diperlukan sebagai instrumen untuk menjamin dan melaksanakan ajaran-ajarannya dalam kehidupan kolektif. Istilah ini pada intinya adalah untuk menjelaskan dua kata yang ketika di gabung memiliki makna penguatan satu sama lain. Adanya kekuatan masyarakat Islam dalam politik, atau sebaliknya adanya kekuatan politik pada masyarakat Islam. Dua kekuatan ini, bagaimanapun berpangkal dari tidak terpisahkannya agama (Islam) dengan politik. Kita akan melihat hubungan ini dalam perjalanan umat Islam di Indonesia. Mengutip Ibnu Taymiyah, Ahmad Syafi’i Maarif menyatakan bahwa “wilayah (organisasi politik) bagi (kehidupan kolektif) manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa topangannya agama tidak akan tegak dengan kukuh . Sedangkan hal ini tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa Islam adalah sebuah agama yang multi interpretatif, yang membuka kemungkinan kepada banyak penafsiran mengenainya (a polyinterpretable religion) . Meskipun pada tingkat yang paling umum hanya ada satu Islam, bentuk dan ekspresinya beragam dari satu individu Muslim ke individu Muslim lainnya. Karena itu, Islam tidak

Baca selengkapnya »

Pluralisme

Pluralisme

T.I.S dari berbagai sumber

KATA “plural” bermakna jamak dan beragam. Pluralisme merupakan suatu kondisi dimana segala ragam corak dan warna terhimpun dengan segala perbedaan yang ada. Kondisi perbedaan yang ada ini bukan ingin dilebur menjadi satu ragam baru melainkan justru dibiarkan untuk memperkaya dinamika ragam yang ada.

Dalam kehidupan beragama, pluralisme merupakan keyakinan bahwa kebenaran terdapat dalam berbagai agama. Tidak ada kebenaran tunggal. Para penganut paham ini mengakui dan menghargai perbedaan yang ada dan bersama-sama berupaya menjalin kerjasama.

Dalam pluralisme sikap yang penting untuk diterapkan adalah tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan namun juga keterlibatan aktif dalam kemajemukan tersebut. Keterlibatan tersebut ditunjukkan melalui sikap interaktif secara positif dalam lingkungan yang majemuk, tidak melakukan klaim kepemilikan tunggal (monopoli) atas suatu kebenaran, dan sikap yang terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada.

Baca selengkapnya »

Pemikiran Politik Islam dalam Aliran – aliran

Pemikiran Politik Islam dalam Aliran – aliran.

Oleh :T.I.S

Dari berbagai sumber untuk tugas kuliah

Fundamentalisme.

Arti Fundamentalisme

Menarik untuk diajukan sebuah pertanyaan, siapakah sebenarnya yang disebut kelompok fundemantalis itu? Untuk mengurai pengertian istilah tersebut, patut disimak pernyataan Daniel B. Stevick, “we are all talking about something which we know exists, but which no one defines”. Ternyata, kendati istilah “fundamentalisme” sering dipakai, tetapi tidak selalu menunjuk pada arti yang sama.

Salah satu penyebab perbedaan definisi itu karena peneliti berbeda pandang dalam mendekati gejala “fundamentalisme”. Ada yang hanya menekankan aspek sosial semata, sebagian lain memusatkan perhatian pada aspek politis. Ada juga yang memberikan perhatian pada aspek doktrin religiusnya. Namun yang paling umum

Baca selengkapnya »

CORAK PEMIKIRAN POLITIK DALAM DUNIA ISLAM

CORAK PEMIKIRAN POLITIK DALAM DUNIA ISLAM

Posted by Muhammad on Jun 12, '08 3:20 dan di post ulang oleh T.I.S untuk PUSTAKA KITA

ZAMAN KLASIK, PERTENGAHAN  dan  KONTEMPORER

1.      Pendahuluan

Setiap zaman memiliki sejarah yang berbeda, pemikiran-pemikiran yang berbeda dan tokoh-tokoh yang berbeda jua. Islam yang diklaim sebagai agama yang komprehensif, baik dari kalangan intern maupun kalangan ekstern- bahkan orientalis sekalipun juga mempunyai cerita tersendiri dalam sejarah ke-tata negaraannya. Bermula sejak Nabi telah memilki konsep dasar dalam bernegara , terbukti dengan adanya penyebutan dalam sejarah yaitu adanya negara Madinah, yang dianggap merupakan praktek bernegara pertama yang dilakukan Nabi, dengan konsep diantaranya, Hak Azazi Manusia, serta penanaman sikap tenggang rasa antar sesama umat beragama-diakatakan demikian, karena pada saat itu umat Yahudi juga berdampingan dengan umat Islam di Madinah, dalam Al-Quran sendiri tidak ditemukan adanya petunjuk eksplisit pada ayat-ayatnya mengenai tata cara bernegara dalam Islam, melainkan

Baca selengkapnya »